Dampak Bencana Hidrometeorologi Terhadap Sektor Pertanian dan Potensi Peningkatan Inflasi Pangan Bergejolak (Volatile Food Inflation)

Bencana hidrometeorologi yang terjadi di akhir November 2025, merupakan bencana terparah yang terjadi di Provinsi Aceh sejak bencana tsunami yang terjadi di tahun 2004. Bencana ini berdampak pada 18 Kabupaten dan Kota di Provinsi Aceh. Selain destruksi fasilitas umum dan harta benda masyarakat, bencana ini berpotensi memiliki dampak berkelanjutan pada daya beli masyarakat Aceh, mempertimbangkan dampaknya yang sangat besar pada sektor pertanian Aceh.

Dinas Pertanian Prov. Aceh dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mencatat setidaknya terdapat 56.652 ha lahan sawah, 100.376 ha lahan perkebunan, 29.453 ha lahan tambak, dan 77.931 ekor hewan ternak yang terdampak. Hal ini tentunya menurunkan kapasitas produksi sektor pertanian, tercermin pada kinerja LU Pertanian Provinsi Aceh pada triwulan IV yang tumbuh hanya sebesar 0,85% (yoy), melambat dibandingkan triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 6,36% (yoy). Penurunan tingkat produksi berkelanjutan hingga 2026 tentunya berpotensi untuk mendorong tingkat inflasi.

Berdasarkan hasil Survei Kerangka Sampel Area (KSA) oleh BPS, luas panen padi Aceh tercatat turun dari 301,20 ribu ha di tahun 2024 menjadi 283,18 ribu ha atau turun sebesar -5,98% (yoy). Penurunan luas panen tersebut, berpotensi untuk menurunkan produksi beras pada triwulan I 2026 sebesar -112,36 ribu ton atau turun sejumlah -42,42%  (yoy), dibandingkan triwulan I 2025. Angka tersebut setara dengan sekitar 12% dari total produksi beras tahunan sebesar 930-950 ribu ton per tahun. Hal ini berpotensi menjadi tekanan inflasi, menimbang komoditas beras memiliki bobot perhitungan inflasi terbesar.

Pada November 2025, Aceh tercatat mengalami deflasi secara bulanan -0,66% (mtm) dengan inflasi tahunan sebesar 3,59% (yoy). Lalu, pada Desember 2025 inflasi melonjak 3,60% (mtm) dan inflasi tahunan mencapai 6,71% (yoy). Pada Januari 2026, Aceh kembali deflasi -0,15% (mtm), dengan inflasi tahun on-track pada 6,69% (yoy). Dalam rilis nasional BPS, inflasi tahunanIndonesia pada Januari 2026 tercatat 3,55%, sementara inflasi tahunan tertinggi di tingkat provinsi terjadi di Aceh 6,69% (yoy).

Tetap tingginya tingkat inflasi secara tahunan turut menjadi perhatian kita bersama, karena penurunan harga bulanan setelah lonjakan tidak berarti persoalan selesai. Kendati deflasi Januari sejalan dengan normalisasi pasokan setelah distribusi berangsur pulih, namun tingkat inflasi tahunan yang masih tinggi menandakan level harga sudah terlanjur naik dibanding tahun sebelumnya. Jika produksi lokal tidak cepat pulih, tekanan baru akan muncul begitu stok menipis atau gangguan distribusi terulang.ujuanny