Lampu Kuning Batu Bara Sumatera: Tersendat Infrastruktur dan Tercekik Kebijakan Domestik
Sektor batubara di Pulau Sumatera merupakan salah satu penopang utama ekspor dan pertumbuhan ekonomi regional, khususnya provinsi Sumatera Selatan, yang didukung oleh Jambi dan Bengkulu. Pulau Sumatera, bersama dengan Kalimantan, berkontribusi dalam menjadikan Indonesia sebagai salah satu eksportir terbesar batubara ke pasar global. Pada tahun 2025, produksi batubara nasional disumbang utamanya oleh Pulau Kalimantan sebesar 81,18%, diikuti oleh Pulau Sumatera dengan kontribusi 18,15%, dan gabungan Pulau Sulawesi, Maluku, dan Papua sebesar 0,04% dari total produksi batubara nasional. Ekspor batubara Indonesia pada tahun 2025 tercatat sekitar 500 juta ton yang ditujukan utamanya ke, India, Tiongkok, dan beberapa negara di Asia Tenggara. Sumatera Selatan menyumbang ekspor batubara tertinggi di wilayah Sumatera dan menempati peringkat ketiga secara nasional setelah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur.
Cadangan batubara di Sumsel tercatat tercatat sebagai yang terbesar kedua secara nasional, mencapai 13,05 miliar ton setelah Kalimantan Timur. Kekayaan sumber daya alam ini perlu dioptimalkan secara bijak dengan memperhatikan keberlanjutan SDA, guna memastikan sektor batubara terus berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi regional dan nasional. Upaya peningkatan kinerja sektor batubara dilakukan dengan mengutamakan efisiensi produksi dan distribusi. Namun, beberapa kendala besar muncul, seperti pengetatan kebijakan domestik melalui pemangkasan target produksi dalam Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026, yang mengubah masa berlaku dari 3 tahun menjadi tahunan, sehingga mengurangi kapasitas produksi. Selain itu, peningkatan porsi Domestic Market Obligation (DMO) dari 25% menjadi 30% juga menjadi tantangan, karena kapasitas penyerapan domestik yang belum optimal menghambat produktivitas pelaku usaha. Ketidakmampuan memenuhi DMO berpotensi mengakibatkan blokir ekspor melalui sistem Minerba Online Monitoring System (MOMS). Di sisi lain, larangan penggunaan jalan umum untuk angkutan batubara di Sumatera semakin memperburuk distribusi, mengingat banyak perusahaan tambang yang belum memiliki akses ke jalan khusus (hauling road) dan terpaksa mengandalkan jalan umum yang kini terbatas penggunaannya.
Pemangkasan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) 2026 merupakan langkah strategis pemerintah untuk mengendalikan produksi batubara nasional dan menjaga keseimbangan pasar global. Berdasarkan data dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), total produksi batubara yang disetujui dalam RKAB 2026 diperkirakan mencapai ±600 juta ton, lebih tinggi dari target awal sekitar 580 juta ton, tetapi lebih rendah dibandingkan dengan realisasi produksi tahun sebelumnya yang mencapai lebih dari 800 juta ton. Kebijakan ini mencerminkan pengetatan produksi secara struktural yang bertujuan untuk menghindari oversupply global yang dapat menurunkan harga batubara, sekaligus menjaga stabilitas penerimaan negara. Dalam hal ini, RKAB tidak hanya berfungsi sebagai instrumen perencanaan produksi, tetapi juga sebagai alat pengendali siklus komoditas (commodity cycle management).
Di Sumatera, penurunan RKAB berdampak langsung pada volume produksi batubara yang dapat dipasok, baik untuk kebutuhan domestik maupun ekspor. Sumatera, yang selama ini menyumbang kontribusi besar terhadap ekspor batubara Indonesia, kini harus beradaptasi dengan pengurangan kapasitas produksi. Sebagian besar perusahaan tambang di Sumatera, khususnya perusahaan swasta, harus menyesuaikan strategi produksi mereka dengan kuota RKAB yang baru. Penyesuaian ini berpotensi mengurangi jumlah batubara yang diproduksi dan diekspor, yang pada gilirannya dapat menurunkan pendapatan daerah dan devisa negara yang selama ini bergantung pada sektor pertambangan batubara.
Peningkatan porsi Domestic Market Obligation (DMO) Batubara dari 25% menjadi 30% sebagai langkah strategis untuk memenuhi kebutuhan energi domestik yang terus meningkat, terutama untuk Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU). Kebijakan ini bertujuan untuk menyeimbangkan antara kebutuhan dalam negeri dan potensi ekspor batubara Indonesia, yang meskipun permintaannya tetap tinggi, seringkali terpengaruh oleh fluktuasi harga global. Dengan peningkatan DMO, pemerintah berharap Indonesia dapat berperan sebagai price maker dengan mengelola pasokan domestik secara lebih baik dan mengurangi ketergantungan pada ekspor.
Bagi Pulau Sumatera, yang merupakan salah satu wilayah penghasil batubara utama di Indonesia, kebijakan ini memiliki dampak besar. Sebagian besar batubara Sumatera, terutama dari provinsi seperti Sumatera Selatan, Jambi, dan Bengkulu, berorientasi ekspor. Namun, dengan peningkatan porsi DMO, sektor domestik akan mendapatkan prioritas lebih besar, yang berpotensi mengurangi volume ekspor yang dapat disalurkan dari Sumatera, karena sebagian besar produksi harus dialokasikan untuk memenuhi pasokan domestik. Dampak langsung dari kebijakan ini adalah meningkatnya kewajiban pasokan untuk PLN dan industri domestik lainnya yang membutuhkan batubara dalam jumlah besar. Meskipun demikian, kebijakan ini juga menghadirkan tantangan serius dalam hal distribusi dan logistik, terutama di wilayah Sumatera, di mana infrastruktur distribusi belum sepenuhnya siap untuk mengakomodasi peningkatan pasokan domestik secara optimal.
Diberlakukannya kebijakan dalam UU Minerba yang melarang penggunaan jalan umum untuk angkutan batubara, termasuk di Pulau Sumatera berdampak signifikan pada distribusi batubara. Berdasarkan Perubahan UU No 3 Tahun 2020 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan IUPK diwajibkan untuk menggunakan jalan pertambangan dalam kegiatan usaha pertambangan. Jalan ini dapat dibangun sendiri oleh perusahaan atau bekerja sama dengan pemegang IUP dan IUPK lain. Kebijakan ini diterapkan untuk mengurangi kerusakan pada infrastruktur jalan umum yang disebabkan oleh penggunaan truk pengangkut batubara dengan kapasitas besar dan terus meningkat, serta untuk menjaga kualitas jalan raya dan menghindari konflik sosial akibat ketidaknyamanan masyarakat dengan keberadaan truk batubara di jalan-jalan umum.
Namun, kebijakan ini menghadirkan tantangan besar bagi distribusi batubara di Sumatera, yang merupakan salah satu daerah penghasil batubara terbesar di Indonesia. Banyak perusahaan tambang di Sumatera, khususnya yang tidak memiliki akses ke jalan khusus (hauling road), terpaksa menggunakan jalan umum untuk mendistribusikan batubara ke pelabuhan atau ke pasar domestik. Dengan adanya larangan ini, distribusi batubara menjadi terhambat, yang berpotensi memperburuk logistik dan biaya operasional. Hal ini menambah beban bagi pelaku usaha di sektor pertambangan batubara, mengingat keterbatasan infrastruktur yang ada di Sumatera untuk mendukung kelancaran distribusi batubara yang semakin meningkat.
