Capaian Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah Sumatera kian Solid dan Terus Diperkuat
Transformasi digital keuangan daerah di Sumatera terus menunjukkan hasil yang menggembirakan. Pada Semester I 2025, kinerja Indeks Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (IETPD) kembali mencatatkan penguatan signifikan, menandai semakin matangnya ekosistem pembayaran non tunai di seluruh provinsi.
Rata-rata skor IETPD Sumatera naik menjadi 92,4% dan berada di atas rata-rata nasional yang senilai 90,4%, dengan kontribusi utama dari aspek implementasi dan lingkungan strategis. Aspek implementasi meningkat hingga 96,75%, menunjukkan semakin luasnya penyediaan infrastruktur kanal non tunai pembayaran Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), utamanya melalui kanal non-digital seperti ATM, EDC, UE Reader, serta kanal digital (e-Banking, QRIS, dan e-Commerce). Sementara itu, indeks aspek lingkungan strategis mencapai 99,14%. Capaian ini memperlihatkan bahwa komitmen digitalisasi bukan lagi sekadar target kebijakan, tetapi sudah tumbuh menjadi bagian dari kultur birokrasi baru yang adaptif dan inovatif.
Dampak positif transformasi ini juga tercermin dari sisi penerimaan daerah. Dalam dua tahun terakhir, proporsi penerimaan PDRD melalui kanal non-tunai meningkat pesat. Rata-rata proporsi utama pada Semester I 2025 berasal dari kanal teller (46,78%) dan e-Banking (32,72%), sementara kanal berbasis QRIS dan e-Commerce mulai menunjukkan pertumbuhan yang menjanjikan. Perubahan ini memperlihatkan bahwa masyarakat dan pemerintah daerah semakin terbiasa bertransaksi secara digital.
Berbagai inovasi di tingkat daerah memperkuat momentum positif ini. Di Kabupaten Aceh Tamiang, program Promo Merdeka Pembayaran PBB-P2 berhasil mendorong peningkatan penerimaan piutang PBB-P2 hingga 75,16% (yoy) dan jumlah surat tanda terima setoran naik 36,62%(yoy). Di sisi lain, Kota Medan menerapkan sistem E-Parking Smart City yang mengubah pola transaksi retribusi parkir menjadi sepenuhnya non tunai dan menaikkan pendapatan harian retribusi parkir hingga Rp 20,1 juta atau tumbuh 84,62% (yoy) secara total. Kedua inovasi tersebut menjadi bukti bahwa ketika regulasi, insentif, dan edukasi digital berjalan beriringan, optimalisasi penerimaan daerah bisa dicapai dengan cara yang inklusif dan berkelanjutan.
Dari sisi kelembagaan, peran Bank Pembangunan Daerah (BPD) di Sumatera juga kian strategis. Enam BPD telah memiliki kanal non tunai yang lengkap, mulai dari EDC, mobile banking, hingga QRIS. Integrasi sistem SP2D Online dan CMS yang mencapai hampir seratus persen memperlihatkan kesiapan teknis yang semakin matang. Dukungan ini menegaskan bahwa transformasi digital daerah tidak hanya bergantung pada kebijakan pemerintah, tetapi juga pada sinergi perbankan daerah yang terus berinovasi melayani kebutuhan transaksi publik.
Tak hanya pada sisi penerimaan, elektronifikasi belanja pemerintah juga menunjukkan kemajuan pesat. Penggunaan Kartu Kredit Indonesia (KKI) segmen pemerintah meningkat hingga mencapai Rp 6,73 triliun pada Semester I 2025. KKI terbukti menjadi instrumen efektif untuk memperkuat efisiensi dan akuntabilitas pengeluaran daerah, sekaligus mengurangi ketergantungan pada transaksi tunai. Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa sistem keuangan daerah di Sumatera semakin siap beradaptasi dengan mekanisme pembayaran modern.
Kesuksesan implementasi KKI di berbagai provinsi juga tidak lepas dari inovasi lokal yang konsisten. KPw Bank Indonesia Sumatera Barat bersama pemerintah daerah meluncurkan program BARALEK Sumbar (Bersama Tingkatkan Realisasi KKPD Sumbar), yang menekankan koordinasi aktif, pemantauan berkala, serta penyusunan surat edaran bersama kepala daerah untuk mempercepat penggunaan KKI. Program ini berhasil meningkatkan realisasi KKI Sumatera Barat mencapai Rp 2,6 triliun dan memperluas penerbitan Perkada dan PKS di enam pemda. Capaian tersebut menjadi contoh nyata bagaimana sinergi antar-lembaga dapat mempercepat digitalisasi belanja pemerintah secara signifikan.
Capaian ini memperlihatkan arah yang jelas, yaitu transformasi digital di Sumatera telah beranjak dari fase inisiasi menuju fase akselerasi. Kolaborasi erat antara Bank Indonesia, pemerintah daerah, dan BPD menjadi kunci keberhasilan tersebut. Ke depan, penguatan literasi digital bagi aparatur pemerintah dan masyarakat menjadi agenda penting. Edukasi mengenai keamanan transaksi, pemanfaatan kanal digital, serta transparansi pengelolaan dana publik akan memastikan manfaat digitalisasi dapat dirasakan lebih luas. Dengan pondasi yang semakin kokoh, komitmen kebijakan yang selaras, serta inovasi yang terus bermunculan, Sumatera berada di jalur yang tepat menuju ekosistem keuangan daerah yang sepenuhnya digital, inklusif, dan berorientasi layanan publik.
