Menata Tambang Rakyat, Menjaga Pasokan Timah: Mencari Titik Temu antara Legalitas dan Ekonomi
Ada timah, tetapi belum tentu bisa ditambang secara legal
Ada satu paradoks yang terus mengikuti industri timah nasional yang terkonsentrasi di Kepulauan Bangka Belitung. Kegiatan pertambangan rakyat telah berlangsung selama puluhan tahun dan menjadi sumber penghidupan bagi sebagian masyarakat. Namun, aktivitas tersebut masih dihadapkan pada persoalan legalitas, tata kelola, lingkungan, serta kepastian akses terhadap pasar formal.
Ketika harga timah global berada pada level tinggi, paradoks tersebut semakin menjadi isu strategis yang perlu diangkat. Setidaknya terdapat 3 aspek krusial, yakni pertama pasar global membutuhkan pasokan timah dengan perkembangan pesat sektor teknologi. Kedua, negara membutuhkan percepatan hilirisasi untuk mendukung pertumbuhan dan penerimaan, namun disertai dengan tata kelola eksplorasi yang lebih baik. Dan ketiga, masyarakat membutuhkan sumber pendapatan. Pertanyaannya adalah bagaimana mempertemukan ketiga kepentingan tersebut secara optimal.
Dalam kaitan ini, respons kebijakan difokuskan pada formalisasi pertambangan rakyat melalui penetapan Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) dan Ijin Pertambangan Rakyat (IPR).
Penetapan WPR dan IPR Disertai Perbaikan Tata Kelola
Kerangka pengelolaan WPR di Kepulauan Bangka Belitung bukan sesuatu yang baru dimulai. Kementerian ESDM telah menetapkan Keputusan Menteri ESDM Nomor 149.K/MB.01/MEM.B/2024 tentang Dokumen Pengelolaan Wilayah Pertambangan Rakyat pada Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Dokumen tersebut menjadi acuan dalam pengelolaan WPR dan penyusunan rencana penambangan bagi pemegang IPR. Pada 2026, pemerintah juga telah memperbarui kerangka wilayah pertambangan melalui Kepmen ESDM Nomor 84.K/MB.01/MEM.B/2026 tentang Wilayah Pertambangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang terbagi menjadi 36 blok di Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, dan Kabupaten Belitung Timur.
Meski sudah tersedia kedua fondasi regulasi tersebut, WPR dan IPR seringkali dipahami hanya sebagai formalisasi penetapan lokasi dan ijin penambangan masyarakat. Namun, belum sepenuhnya disadari bahwa penetapan WPR merupakan bagian dari proses optimalisasi sumber daya ekonomi. Keberadaan WPR dan IPR juga tidak otomatis melegalkan seluruh aktivitas pertambangan tanpa prosedur dan tata kelola. Adapun prosedur yang perlu diikuti meliputi rencana penambangan, produksi, penjualan, pengelolaan lingkungan, keselamatan kerja, serta pengawasan. Pemerintah juga telah mengembangkan mekanisme perizinan melalui sistem OSS.
Pada 2024, tercatat 123 WPR di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan luas sekitar 8.568 hektar dan jumlah IPR yang cukup besar. Meski demikian, yang lebih penting adalah melihat berapa IPR yang benar-benar berproduksi secara legal, berapa volume produksi, dan apakah produksinya masuk ke rantai pasok resmi.
Kepastian hasil tambang dipasarkan melalui kanal resmi dengan harga yang wajar dipandang sangat krusial. Insentif untuk masuk ke sistem legal sangat dipengaruhi oleh manfaat ekonomi yang diterima. Meski proses legalitas membutuhkan waktu, biaya, dan kepatuhan tambahan, namun adanya kepastian harga jual menjadi insentif yang diberikan ke penambang rakyat .
Titik Temu Antar Kepentingan
Pada akhirnya, tata kelola timah Babel membutuhkan titik temu antar kepentingan. Masyarakat membutuhkan kepastian usaha, akses legal, dan pendapatan. Pemerintah membutuhkan legalitas, pencatatan data produksi, penerimaan negara, dan perlindungan lingkungan. Industri membutuhkan pasokan bahan baku yang stabil (reliable & sustainable) dan dapat ditelusuri (traceable). Daerah membutuhkan terjadinya efek multiplier ke ekonomi berupa lapangan kerja, aktivitas usaha, dan pertumbuhan ekonomi. Kes tersebut membutuhkan pasokan yang legal.
Jika aktivitas pertambangan rakyat dapat diformalkan dan diintegrasikan ke dalam rantai pasok resmi, Indonesia berpotensi mendapatkan dua manfaat sekaligus: pasokan domestik menjadi lebih terukur dan risiko tata kelola dapat ditekan.
Keberhasilan reformasi tata kelola timah tidak seharusnya diukur hanya dari berapa banyak aktivitas ilegal yang melanggar hukum maupun merusak lingkungan berhasil ditertibkan. Ukuran yang lebih penting adalah berapa banyak aktivitas pertambangan yang berhasil dialihkan menjadi kegiatan legal, produktif, terlacak, dan memberikan manfaat ekonomi lebih besar bagi masyarakat. Dalam kaitan ini, perlu terus dipetakan lokasi dengan potensi cadangan memadai, didorong pemenuhan syarat masuk ke WPR maupun perolehan IPR, serta didukung integrasi produksi IPR dalam rantai pasok resmi, kepatuhan volume produksi, lingkungan, keselamatan, dan transaksi. Selain itu, upaya mendorong peningkatan produktivitas dan teknologi perlu semakin didorong. Dengan pendekatan tersebut, kebijakan tidak hanya mengubah status hukum kegiatan tambang rakyat, tetapi juga meningkatkan tata kelola maupun manfaat ekonomi.
Pendekatan yang lebih berkelanjutan adalah mengidentifikasi Penataan tambang rakyat tidak seharusnya dipandang sebagai agenda yang terpisah dari strategi industri timah nasional. Justru sebaliknya, menata tambang rakyat berarti menata salah satu bagian dari rantai pasok industri/hilirisasi Indonesia untuk peningkatan nilai tambah dan pertumbuhan ekonomi yang lebih kuat.
Empat Agenda untuk Memperkuat Tambang Rakyat Babel
- Percepatan IPR — proses perizinan perlu dibuat sederhana, transparan, dan mudah dipahami masyarakat.
- Kepastian Pasar — pemegang IPR membutuhkan kanal penjualan resmi yang jelas dan mekanisme harga yang transparan.
- Peningkatan Produktivitas — formalisasi harus diikuti pembinaan teknis, keselamatan, teknologi, dan pengelolaan lingkungan.
- Integrasi Data — data WPR, IPR, produksi, transaksi, pengangkutan, hingga pengolahan perlu semakin terintegrasi sehingga asal-usul timah dapat ditelusuri.
Sumber Data: Kementerian ESDM; JDIH ESDM; OSS; BPS Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; PT TIMAH Tbk; International Energy Agency (IEA), diolah



